Penulis: admin

Pelaku industri pariwisata menilai pemerintah belum sepenuhnya menghargai peran sektor ini dalam perekonomian nasional. Meski setiap tahun menyumbang devisa hingga ratusan triliun rupiah, mereka merasa tidak dilibatkan secara substansial dalam revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah.

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Regulasi baru itu diklaim akan menjadi fondasi penting untuk pengembangan pariwisata nasional yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adaptif.

Namun, keputusan itu justru menimbulkan kekecewaan besar bagi kalangan industri wisata, terutama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menyatakan kecewa karena GIPI tidak lagi disebutkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang baru. Padahal, dalam undang-undang sebelumnya, keberadaan GIPI diatur secara eksplisit melalui Pasal 50, yang menegaskan peran lembaga ini sebagai wadah resmi komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah.

“Rumah untuk asosiasi pariwisata ini tiba-tiba hilang dalam undang-undang. Tidak ada pembahasan, dan ini mengejutkan pelaku industri,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Nusantara International Convention Exhibition (ICE) Pantai Indah Kapuk 2, Banten, Minggu (12/10/2025), yang juga dihelat secara hybrid.

Ia menilai keputusan menghapus GIPI dari undang-undang seperti menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR ingin mengecilkan peran pelaku industri.

“Kami melihat, oh DPR memang mau mengecilkan peran industri ya? Pesan yang kami tangkap seperti itu. Ini yang membuat kami sangat kecewa,” ujarnya lagi.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Sekretaris Jenderal GIPI Pauline Suharno dan Ketua Umum Himpunan Pramuwisata Indonesia Imam Widodo, yang sama-sama menyuarakan keresahan pelaku usaha terhadap arah kebijakan pariwisata nasional.

Dampak dari Hilangnya GIPI di UU Kepariwisataan

GIPI sebelumnya diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 UU lama, yang menyebut bahwa untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk wadah bernama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Ayat 2 menjelaskan bahwa keanggotaannya terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha, asosiasi profesi, serta organisasi terkait lainnya. Ayat 3 menyebutkan bahwa GIPI berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan daerah, serta wadah komunikasi dan konsultasi antaranggota dalam pembangunan pariwisata nasional.

Dengan hilangnya GIPI dalam UU baru, Hariyadi menilai, eksistensi industri pariwisata kehilangan payung hukum yang kuat.

“Undang-undang memberi legitimasi bagi kami untuk menghimpun anggota, menyusun program, dan menjalin kerja sama dalam maupun luar negeri. Tanpa itu, posisi industri menjadi lemah,” kata Hariyadi.

Padahal, sektor pariwisata pada 2024 menyumbang devisa sebesar Rp 280 triliun dengan 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Angka tersebut dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pengusaha, dan ribuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Ada pemandangan berbeda tersaji di Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat. Dari kejauhan, tampak ada ‘si cantik’ yang terjebak di lumpur danau tersebut.

Warga di Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penampakan alat berat jenis backhoe yang tersedot lumpur hisap di lokasi normalisasi Situ Ciburuy.

Backhoe berwarna kuning yang dinamai warga ‘si cantik’ itu terperangkap di lumpur saat melakukan pengerukan sedimentasi danau.

Kejadian ini viral di media social (medsos), karena hingga dua pekan lamanya, si cantik tidak bisa dievakuasi, sekalipun alat berat seperti crane sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengeluarkannya dari lumpur yang ada di Situ Ciburuy.

Dari video yang beredar di media sosial (medsos) TikTok, awalnya backhoe itu melakukan pengerukan sedimentasi di Situ Ciburuy. Namun seiring berjalannya waktu, tracker backhoe itu malah terperangkap dan tidak bisa keluar dari lumpur.

Meski trackernya sudah terperangkap, swing drive-nya masih bisa berputar, bahkan hydrolic hingga bucket backhoe ini masih dapat dioperasikan.

Karena backhoe itu memiliki bobot cukup berat, badan alat berat itu terus tenggelam hingga ketinggian air mencapai bagian counterwight dan mesinnya.

Dari video lainnya, sebuah alat berat jenis crane diterjunkan ke lokasi kejadian. Namun tetap, backhoe ini tidak bisa dievakuasi karena kondisi sebagian badan alat berat ini sudah tengelam ke dalam lumpur.

Kejadian ini pun menyedot perhatian publik, bahkan banyak para pengguna TikTok membagikan video perkembangan evakuasi backhoe ini, salah satunya pemilik akun @esme.ralda053.

Dalam video yang dibagikan, saking sulitnya backhoe tersebut dievakuasi, petugas di lapangan harus ‘memutilasi’ atau membongkar bagian-bagian alat berat itu, dari mulai pencopotan mesin, hydrolic, hingga bagian bucket dan hanya menyisakan bagian rangka saja. Meski bagian-bagian backhoe ini sudah dicopot, rangka alat berat ini tetap sulit untuk dievakuasi.