Penulis: admin

Denpasar –

Warga pendatang ternyata kerap bikin onar di pulau Dewata. Sejumlah desa adat di Denpasar pun memperketat pengawasan kepada warga pendatang.

Mereka pun melakukan pendataan kepada warga pendatang. Hal ini dilakukan karena para pendatang kerap berbuat onar di wilayah tersebut.

“Sesuai dengan perarem, masing-masing banjar harus mengawasi semua (warga pendatang), karena mereka krama tamu, harus diawasi siapa pun itu,” kata Bendesa Adat Kesiman, Ketut Wisna, Jumat (4/10/2024).

Wisna mengatakan, semua kelian adat 32 banjar di sana sudah melakukan pengawasan itu. Yakni, dengan mendata di mana tempat tinggalnya dan siapa penjaminnya.

Kebanyakan, pendataan menyasar tempat kos yang banyak dihuni warga pendatang yang bertempat tinggal di Denpasar Timur. Tujuannya, meminimalisasi potensi gangguan ketertiban umum tanpa spesifik terhadap etnis tertentu.

“Artinya, lebih protektif. Memang harus (diketahui) siapa penjaminnya. Siapa yang mengajak. Bagaimana latar belakangnya, itu dicek,” kata Wisna.

Menurutnya, warga Bali pada umumnya tidak melarang siapa pun datang dan tinggal di Bali. Termasuk warga NTT atau etnis lain. Apalagi, banyak proyek wisata di Denpasar dan wilayah lain di Bali yang membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Hanya, dirinya mengakui, ada beberapa kelompok warga dari luar Bali yang kerap berulah hingga mengganggu ketertiban umum. Itu pun, mayoritas keributan yang melibatkan warga dari kampung yang sama.

Dia mencontohkan keributan warga asal Sumba Barat Daya, NTT, yang bikin onar beberapa hari lalu. Justru mereka ribut dengan sesama warga perantau dari daerah yang sama.

“Tidak semua masyarakat NTT seperti itu. Ada beberapa yang memang karakternya seperti itu. Ada oknum masyarakat yang justru merusak citra NTT di Bali. Akhirnya, banyak warga NTT yang kena dampak,” katanya.

Majelis Desa Adat Kota Denpasar Ketut Sudiana mengatakan tidak ada aturan maupun kewajiban desa adat melakukan pendataan terhadap warga pendatang. Sudiana mengaku belum mendapat informasi adanya desa adat yang mendata warga pendatang di wilayahnya.

“Saya belum dapat konfirmasi dari desa adat yang mewilayahi banjar adat untuk mendata warga pendatang,” kata Sudiana.

Meski begitu, sudah ada upaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk menangani konflik antarwarga, yakni Forum Penanganan Konflik bentukan Pemkot Denpasar.

Dalam forum itu, berisikan tim yang tugasnya mengawasi, mencegah, dan membina warga di Denpasar yang terlibat konflik.

“Leading sektornya Kesbangpol Kota Denpasar,” kata Sudiana.

——-

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)

Magaluf –

Magaluf sebuah wilayah yang terletak di Mallorca, Spanyol begitu terkenal di kalangan para pecandu pesta. Turis-turis yang berisik membuat warga lokal terusik.

Magaluf dijuluki sebagai kawasan yang tak pernah tertidur. Itu disebabkan karena pesta yang tak usai-usai di sini, dari pagi hingga ketemu pagi lagi.

Magaluf jadi salah satu destinasi yang paling berisik dan ramai di Eropa ketika musim panas tiba. Di setiap tahunnya, ribuan wisatawan dan utamanya kaum muda berbondong-bondong datang ke wilayah itu.

Namun sayangnya keseruan itu tak dirasakan oleh warga setempat. Banyaknya wisatawan yang datang, serta pesta yang digelar non stop sampai pagi, membuat wisatawan mabuk-mabukan tak karuan hingga meresahkan warga setempat.

Inilah yang membuat warga lokal geram dengan tabiat wisatawan yang datang. Mengutip dari Express, Sabtu (5/10/2024) seorang warga yang tinggal di Avinguda de l’Olivera, Ultima Hora, mengatakan wisatawan-wisatawan yang berisik di jalanan itu mabuk dan sangat meresahkan.

“Mereka berjalan di jalan secara berkelompok. Itu mengerikan dan kami harus menghadapinya setiap hari, kebisingan ini bisa berlangsung hingga pagi,” dia mengeluhkan.

Bukan hanya bar-bar dan resor-resor di wilayah pemukiman dan pinggiran pantai, di Magaluf juga terdapat pesta-pesta yang digelar di atas kapal. Sehingga cap pulau pesta itu melekat pada wilayah Magaluf.

Pariwisata Jadi Sumber Ekonomi, tapi Meresahkan Warga

Ketergantungan Magaluf pada pariwisata dan pesta malam membuatnya rentan terhadap berbagai tantangan. Sementara pendapatan dari wisatawan sangat penting bagi ekonomi lokal, dampak sosial dan lingkungan dari kerumunan besar tidak dapat diabaikan.

Beberapa penduduk menginginkan kebijakan yang lebih baik untuk mengatur kegiatan malam agar dapat menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

Sebelumnya warga di sana sempat melakukan serangkaian unjuk rasa untuk menindaklanjuti situasi meresahkan di tempat mereka, terutama memboikot wisatawan asal Inggris.

Dalam laporan Express di awal Juni, resor-resor di wilayah itu begitu sepi karena sedikit pengunjung yang datang.

Kemudian, surat kabar lokal menginformasikan bila kekhawatiran terjadi di kalangan pemilik bisnis terkait kurangnya wisatawan yang berkunjung. Walaupun sebagian bar masih terdapat pengunjung tetapi tak seperti biasanya.

Seorang pemilik bisnis di sana, Javier Barbero, mengatakan jika warga memprotes terkait kepadatan wisatawan dan kebisingan yang terjadi, kemudian hal itu berhasil.

Maka bisnis merekalah yang akan mengalami kerugian karena kurangnya pengunjung. Oleh karena itu, ia berharap ada jalan tengah yang baik.

“Kita harus memikirkan ulang model pariwisata di sini,” kata Javier.

Kebijakan yang Kurang Tegas dan Tak Menyelesaikan Masalah

Kini telah ada aturan yang diberlakukan untuk wisatawan yang berpesta di kawasan Palma, Llucmajor, dan Magaluf, juga San Antonio di Ibiza. Jika kedapatan berpesta akan dikenakan denda sebesar 500 Euro hingga 1.500 Euro.

Dengan catatan, kegiatan tersebut mengganggu kenyamanan warga setempat, serta melibatkan kerumunan, atau merusak lingkungan. Dari kebijakan tersebut, warga setempat masih merasa itu kurang tegas.

(wsw/wsw)