Penulis: admin

Jakarta –

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan keturunan di Amerika Serikat telah memicu beberapa tantangan hukum. Aturan baru ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan keluarga imigran.

Mengutip BBC, Selasa (11/2/2025), selama hampir 160 tahun, Amandemen ke-14 Konstitusi AS telah menetapkan prinsip bahwa siapa pun yang lahir di negara ini adalah warga negara AS.

Namun, sebagai bagian dari tindakan kerasnya terhadap jumlah migran, Trump berusaha menolak kewarganegaraan bagi anak-anak dari para imigran yang berada di negara ini secara ilegal atau dengan visa sementara.

Langkah ini tampaknya mendapat dukungan dari publik. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Emerson College menunjukkan bahwa lebih banyak orang Amerika yang mendukung Trump daripada yang menentangnya dalam hal ini.

Namun, bagaimana aturan itu dibandingkan dengan hukum kewarganegaraan di seluruh dunia?

Kewarganegaraan berdasarkan keturunan, atau ius soli (hak atas tanah), bukanlah hal yang lazim di seluruh dunia. AS adalah salah satu dari sekitar 30 negara yang memberikan kewarganegaraan secara otomatis kepada siapa pun yang lahir di dalam wilayah negara tersebut.

Sebaliknya, banyak negara di Asia, Eropa, dan beberapa negara di Afrika yang menganut prinsip ius sanguinis (hak atas darah), yaitu anak-anak mewarisi kewarganegaraan dari orang tuanya, tanpa melihat tempat lahirnya.

Negara-negara lain memiliki kombinasi kedua prinsip tersebut, dan juga memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang merupakan penduduk tetap.

John Skrentny, seorang profesor sosiologi di University of California, San Diego, percaya bahwa, meskipun kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau ius soli adalah hal yang umum di seluruh Amerika, setiap negara-bangsa memiliki jalan yang unik untuk mencapai hal tersebut.

“Sebagai contoh, ada yang melibatkan para budak dan mantan budak, ada juga yang tidak. Sejarah itu rumit,” katanya.

Di AS, Amandemen ke-14 diadopsi untuk mengatur status hukum para budak yang telah dimerdekakan. Namun, Skrentny berpendapat bahwa kesamaan yang dimiliki oleh hampir semua negara tersebut adalah membangun negara-bangsa dari bekas jajahan.

“Mereka harus bersikap strategis dalam menentukan siapa saja yang perlu diikutsertakan dan siapa saja yang perlu dikecualikan, serta bagaimana cara agar negara-bangsa tersebut dapat diatur,” jelasnya.

“Bagi banyak orang, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang didasarkan pada kelahiran di wilayah tersebut, dibuat untuk tujuan pembangunan negara,” imbuh dia.

“Bagi sebagian orang, hal ini mendorong imigrasi dari Eropa. Bagi yang lain, hal ini memastikan bahwa penduduk asli dan bekas budak, serta anak-anak mereka, akan dimasukkan sebagai anggota penuh, dan tidak dibiarkan tanpa kewarganegaraan. Itu adalah strategi khusus untuk waktu tertentu, dan waktu itu mungkin telah berlalu.”,” ungkap dia.

(msl/fem)

Jakarta –

China merilis kebijakan pelonggaran visa baru yang memungkinkan wisatawan dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia untuk mengunjungi Xishuangbanna dengan bebas visa hingga enam hari.

Xishuangbanna merupakan destinasi wisata populer di Provinsi Yunnan di barat daya, China. Wilayah Xishuangbanna berbatasan dengan Myanmar dan Laos.

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pariwisata di China barat daya. Hal ini juga diharapkan dapat memperluas keterbukaan, mempromosikan pertukaran personel, dan membantu memperdalam kemitraan strategis komprehensif China-ASEAN, kata Administrasi Imigrasi Nasional (NIA) dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua, Selasa (11/2/2025).

NIA menambahkan bahwa kelompok wisatawan dari negara-negara ASEAN yang diorganisasi oleh agen perjalanan China dapat memasuki Xishuangbanna melalui Bandara Internasional Xishuangbanna Gasa, pelabuhan kereta api Mohan, dan pelabuhan jalan raya Mohan.

Negara-negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Negeri Tirai Bambu terus melonggarkan kebijakan visanya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertukaran antar masyarakat, yang memungkinkan lebih banyak pelancong asing dan pebisnis untuk mengunjungi negara tersebut tanpa visa.

Sejauh ini, China telah menetapkan pengecualian visa timbal balik yang komprehensif dengan 25 negara, menerapkan kebijakan bebas visa unilateral untuk 38 negara, dan kebijakan bebas visa transit untuk 54 negara.

Berkat kebijakan bebas visa dan langkah-langkah fasilitasi, lebih banyak pelancong asing mengunjungi China selama liburan Festival Musim Semi 2025, yang berlangsung dari 28 Januari hingga 4 Februari 2025.

Menurut NIA, China mencatat 958.000 perjalanan lintas batas yang dilakukan oleh orang asing selama liburan tersebut, naik 22,9 persen dibandingkan dengan liburan Festival Musim Semi tahun lalu.

(sym/sym)

Jakarta –

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon resmikan pameran ‘Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Indonesia’ yang dihelat di Museum Nasional. Ini jadi kali pertama pameran tematik di Museum Nasional.

Pada momen pembukaan pameran, Senin (10/2/2025) Fadli Zon menjelaskan kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia adalah sebuah aset yang begitu berharga. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, inisiasi yang ia lakukan itu menawarkan budaya yang terakulturasi oleh bangsa Tionghoa.

“Jadi kita memang mempunyai kekayaan budaya dan keberangan yang sejak dulu menjadi sebuah keniscayaan di Nusantara ini. Itulah kira-kira yang ingin kita rayakan keberagaman dan akulturasi budaya kita,” katanya

“Dan ini pertama kali dilaksanakan di Museum Nasional dengan tematik, kita berharap nanti ini juga mengundang banyak orang untuk bisa memahami dan nenambah literasi tetang akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia,” Fadli menambahkan.

Pameran ‘Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Indonesia’ ini bisa dikunjungi oleh masyarakat luas mulai hari ini dan akan dilaksanakan rencananya selama 3 bulan. Terdapat kurang lebih 150 koleksi yang dipajang dalam tiga area pameran.

Fadli menyampaikan koleksi-koleksi tersebut dikumpulkan dari berbagai pihak, mulai dari koleksi di Museum Nasional sendiri, museum-museum lainnya hingga koleksi miliki pribadi. Kemudian, Fadli juga menyampaikan usai berkeliling, pameran seperti ini akan menjadi permulaan pameran tematik terkait akulturasi.

Pameran Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Indonesia. (Muhammad Lugas Pribady/detikcom)

Dan pameran tersebut digelar dalam rangka perayaan Hari Imlek dan Cap Go Meh, wacananya menjelang bulan Ramadhan ini Fadli juga ingin ada pameran terkait sejarah Islam.

“Kebetulan kita masih dalam suasana Imlek dan Cap Go Meh jadi ini kita merayakan ini. Nanti bulan depan di suasana Ramadhan kita juga akan ada temporary exhibition di ruang yang lain, itu tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara,” terangnya.

Harapannya dengan menggelar pameran-pameran seperti itu, Fadli menginginkan museum sebagai batu loncatan masyarakat untuk mengerti lebih banyak terkait kekayaan budaya Indonesia. Akulturasi budaya lokal dengan budaya lain begitu penting dalam perkembangan budaya Indonesia.

Itulah yang ia ingin sampaikan dalam pameran akulturasi budaya ini.

“Akulturasi ini adalah sebuah perjalanan dan kenyataan yang sudah lama berlangsung dan memperkaya budaya kita. Dari budaya yang sifatnya material, budaya yang sifatnya intangible dan tangible, sampai budaya yang sehari-hari seperti kuliner dan juga ekspresi-ekspresi lain hingga kini terus berlangsung,” ujar Fadli.

(upd/wsw)